LITERASIBERITA.COM - Kepindahan ke ibu kota negara (IKN) dipandang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai peluang untuk hidup lebih baik.
Namun, ASN tetap mewajibkan tunjangan khusus bagi mereka yang ingin pindah ke IKN Nusantara.
Aparatur Sipil Negara (ASN) setidaknya akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan Jakarta.
Secara khusus, penggunaan teknologi di semua sarana dan prasarana, sub wilayah angkutan umum dan pelayanan publik menjadi lebih manusiawi.
Pasalnya, nusantara tidak memiliki kemacetan luar biasa seperti Jakarta. Berdasarkan data BPS, pada 2020-2022 jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta jiwa, Jawa Barat 48 juta jiwa, Jawa Timur 40 juta jiwa, Jawa Tengah 36 juta jiwa, dan Banten 11 juta jiwa rakyat.
Selain itu, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang berkunjung ke Jakarta setiap hari.
Dengan ibu kota baru, sekitar 970.000 pegawai pusat (menurut data BKN hingga Juni 2022, tidak termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Dewi.
Ia berharap IKN dapat menerapkan konsep green economy dan berkembang menjadi penyelenggaraan negara yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem manajemen yang lebih baik.
Di sisi lain, Dewi mengakui pemindahan ibu kota tidak bisa dilihat sebagai solusi atas permasalahan Indonesia.
.png)
